BANDUNG, Jabar.waspada.co.id – Stunting masih menjadi isu multisektoral yang terus digodok pemerintah pusat maupun daerah. Zero new stunting menjadi target yang harus tercapai di 2024 juga menjadi pecutan untuk menggencarkan penurunan angka stunting yang masih terbilang tinggi. Menurut data Survei Status Gizi Indonesa tahun 2021, prevalensi angka stunting di Jawa Barat masih terbilang tinggi, yakni 24,5 persen.
Untuk menanggulangi tingginya kasus stunting, Dinas Kesehatan Jawa Barat menggelar sosialisasi pendekatan kepada masyarakat di ruang publik bersama Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). Acara ini berisi sejumlah rangkaian edukasi bertema pemberian ASI ekslusif pada ibu maupun calon ibu.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jabar drg. Juanita Paticia Fatima mengatakan, problematika multisektoral ini tidak hanya perlu diantisipasi saat momen 1000 hari kehidupan pertama anak, tapi mencakup siklus hidup manusia, mulai dari edukasi remaja putri hingga proses kelahiran bayi yang harus diperhatikan dengan baik.
Untuk itu, pemberian asi eksklusif juga menjadi faktor yang diprioritaskan dalam upaya penurunan angka stunting, kata dia.
“Untuk menunjang stunting bisa turun, kita targetkan 90 persen pemberian ASI eksklusif pada masyarakat Jawa Barat. Saat ini pemberian asi ekslusif kita itu berada di 52 persen. Nah itu makanya, semua lapisan masyarakat punya peran,” ujar Juanita di Kiara Artha Park, Kota Bandung, Minggu (7/8).
Pendongkrakkan angka pemberian asi eksklusif, kata dia, dilakukan melalui langkah edukasi dan sosialisasi mulai dari remaja putri atau calon ibu, bagi ibu di masa kehamilan, dan ketika anak telah lahir.
Siklus ini, kata dia, merupakan sebuah persiapan agar ibu hamil melahirkan bayi yang sehat. Sehingga permasalahan balita kurus, balita stunting, bahkan balita overweight bisa terhindari. Siklus yang panjang ini, harus ditopang secara pentahelix, sambungnya.
“Kita edukasi bagaimana remaja putri ini harus minum tablet penambah darah satu minggu sekali. Yang kedua, pada masa ibu hamil, mereka harus mendapatkkan pemeriksaan kesehatan. Pada masa kehamilan mereka harus mendapatkan 90 tablet penambah darah selama kehamilannya,” terang Jualita.
“Terus pada waktu melahirkan harus di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga oleh tenaga kesehatan. Pada waktu bayi, mendapatkan mendapatkan imunisasi, penimbangan, mendapatkan gizi seimbang,” lanjutnya.
Ia mengatakan, saat ini industri di Jawa Barat memiliki program bertajuk GP2SP (Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif). Upaya ini merupakan peran pemerintah, masyarakat, pemberi kerja serta serikat pekerja untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya memperbaiki kesehatan pekerja perempuan sehingga meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas generasi penerus bangsa.
“Pertama, faktor kesehatan tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja, faktor kesehatan tidak hanya dari sisi pemerintah, masyarakat juga. Masyarakat, termasuk organisasi masyarakat juga ikut berperan. Ketiga itu peran swasta, yaitu di mal-mal, di pabrik memberikan akses untuk menyusui,” imbuh dia.
“Keempat itu institusi pendidikan, di sini (acara AIMI) banyak penelitian dan edukasi yang dilaksanakan. Kelima itu adalah peran media bagaimana mensosialisasikan ibu dan bayi agar bisa menyusui dengan baik,” sambungnya. (wol/republika/ari/d2)
Discussion about this post